Gugatan Gloria Atas Status Kewarganegaraan Ditolak MK
Friday, 01 September 2017
Gugatan Gloria Atas Status Kewarganegaraan Ditolak MK

Masih ingat dengan Gloria Natapradja Hamel? Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 itu gagal mengibarkan bendera pusaka di upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Negara karena status dwi-kewarganegaraannya.

Perjuangannya untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi akhirnya selesai.

Siang ini, Kamis (31/8/2017), majelis hakim MK telah mengetuk palunya. Gugatan yang diajukan sang ibu, Ira Natapradja, ditolak sepenuhnya. Para hakim juga menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam permohonannya Oktober tahun lalu, Ira menggugat Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal itu dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal tersebut mengharuskan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang belum berusia 18 atau belum kawin, mendaftarkan diri ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "paling lambat empat tahun" setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Aturan tersebut dinilainya diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional anak-anak yang terlahir sebelum 1 Agustus 2006.

Ira merasa dirugikan karena Gloria kehilangan kesempatan menjadi WNI, lantaran orangtuanya tidak mendaftarkan dirinya ke kementerian terkait untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Oleh karenanya, Gloria dianggap sebagai WNA.

Untuk diketahui, Gloria lahir pada tahun 2000 dan seharusnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 jika hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

"Keberadaan frasa 'mendaftarkan diri paling lambat empat tahun' setelah UU diundangkan justru memberi pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil," sebut hakim anggota Anwar Usman dalam lansiran CNN Indonesia.

Para hakim pun menilai hilangnya status kewarganegaraan bukan karena ketentuan dalam UU Kewarganegaraan yang inkonstitusional, melainkan kesalahan sendiri, termasuk apabila terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan.

Padahal, sambung Anwar, bagi warga asing yang ingin mendapatkan status WNI dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur pewarganegaraan, yang diatur dalam Bab III, Pasal 8 UU Kewarganegaraan, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Sementara kubu Ira yang diwakili kuasa hukumnya, Fachmi Bachmid menilai ketentuan harus mendaftar itu perlu dibatasi karena adanya Pasal 6 UU Kewarganegaraan yang mengatur anak yang lahir dari keluarga campuran hanya tinggal memilih salah satu saja warga negara yang diinginkan.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 juga melimpahkan kewajiban kepada negara dalam penyelenggaraan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk hak atas status kewarganegaraannya.

Meski begitu, pada akhirnya Ira mengaku bisa menerima hasil putusan MK tersebut. "Kita terima saja yang terbaik, karena pertimbangan MK, kan mereka lebih mengetahui di mana letak salahnya," ujar Ira usai putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, yang kami kutip dari Detikcom.

Nama Gloria Natapradja mencuat setelah sempat digugurkan dari keanggotaan Paskibraka dua hari sebelum penaikan bendera di Istana. Ia dipermasalahkan lantaran memiliki paspor Prancis, negara asal ayahnya.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membolehkan Gloria ikut ambil bagian dalam upacara penurunan bendera pada sore hari. Gloria mendapatkan posisi 'gordon' dalam Tim Bima.

 

Source